Majelis hakim dalam kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan. Meskipun mayoritas hakim menjatuhkan vonis bersalah, satu hakim anggota berpendapat bahwa ketiga terdakwa tidak terbukti merugikan negara.
Hakim Anggota Mulyono Dwi Purwanto secara terbuka menyampaikan keraguannya terhadap prosedur, perhitungan jumlah kerugian, dan kualitas hasil audit kerugian negara. Dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/2), Mulyono menyatakan bahwa ia tidak menemukan adanya niat jahat (mens rea) yang mendasari perbuatan para terdakwa.
“Apakah kerugian BUMN atau kerugian keuangan negara itu semata-mata akibat perbuatan melawan hukum? Tidak selalu demikian,” tegas Mulyono, menyoroti kompleksitas permasalahan tersebut.
Lebih lanjut, Mulyono menyoroti adanya pembatasan waktu audit oleh penyidik, yang menurutnya menghambat auditor dalam melakukan investigasi secara profesional, mandiri, dan komprehensif. Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan kelayakan hasil audit yang dijadikan dasar dalam penuntutan.
Baca juga:
- RI Dukung Palestina Dirikan Kantor Penghubung BoP, Janji Lindungi Warga Gaza
- Divonis 9 Tahun Penjara dalam Kasus Minyak Mentah, Riva Siahaan Bakal Banding?
- Tren Zakat Digital Meningkat, Ramadan Jadi Momentum Saling Berbagi
Mulyono juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara undang-undang khusus dan undang-undang umum dalam menghitung kerugian negara. Ia menyarankan perlunya rekonstruksi kelembagaan dan kebijakan hukum untuk memastikan proses audit yang akurat dan adil. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan penegakan hukum pidana dengan pengelolaan fiskal, keuangan pemerintah, dan otonomi korporasi negara.
Untuk mencegah perbedaan interpretasi dan memastikan kepastian hukum, Mulyono mengusulkan pembentukan pedoman operasional yang mengikat bagi aparat penegak hukum dan auditor. Pedoman ini akan menjadi sarana pengujian berjenjang yang meliputi uji korporat, uji fiskal, dan uji pidana, sehingga perhitungan kerugian negara menjadi lebih komprehensif dan terukur.
Sebagai implementasinya, pemerintah perlu menyiapkan peraturan pelaksana yang merumuskan indikator materialitas fiskal, metodologi valuasi, dan periode pengukuran kerugian. Selain itu, penyidik, penuntut, dan hakim membutuhkan standar dokumentasi keputusan direksi dan penguatan kapasitas akuntansi forensik untuk mendukung proses peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, Mulyono berpendapat bahwa penguatan struktur hukum dan kelembagaan yang menegaskan mekanisme perhitungan kerugian negara pada perusahaan pelat merah adalah krusial. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan bukti kerugian negara yang valid secara ilmiah.
Guna mencapai hal tersebut, Mulyono menyarankan pembentukan lembaga verifikasi ekonomi independen yang berwenang menilai validitas hasil audit lintas lembaga berdasarkan prinsip independensi epistemik dan fungsional otonomi. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan pengelolaan keuangan negara.
Ringkasan
Dalam kasus korupsi minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga, terjadi perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Seorang hakim anggota, Mulyono Dwi Purwanto, menyatakan keraguannya terhadap prosedur audit dan perhitungan kerugian negara, serta tidak menemukan adanya niat jahat dari para terdakwa. Ia menyoroti pembatasan waktu audit oleh penyidik yang menghambat investigasi yang komprehensif.
Mulyono menekankan perlunya sinkronisasi undang-undang khusus dan umum dalam menghitung kerugian negara serta mengusulkan pembentukan pedoman operasional yang mengikat bagi penegak hukum dan auditor. Ia juga menyarankan pembentukan lembaga verifikasi ekonomi independen untuk menilai validitas hasil audit lintas lembaga, demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan pengelolaan keuangan negara.
