Meskipun tensi geopolitik di Timur Tengah masih tinggi, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berkelanjutan memicu kenaikan harga minyak dunia dan berpotensi mengganggu rantai pasok global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers daring pada Selasa (31/3) malam, menegaskan fundamental ekonomi nasional masih kokoh. “Perlu kami tekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah terus berupaya menjaga keberlangsungan anggaran. “Kami masih mempunyai ruangan untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” kata Purbaya. Ia juga meyakinkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap terkendali di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Jadi, teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” tegas Purbaya.
Sebagai respons terhadap situasi global, pemerintah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah secara resmi membatasi pembelian BBM subsidi sebanyak 50 liter per hari untuk setiap kendaraan pribadi.
Airlangga menjelaskan, pembatasan ini akan diatur melalui penggunaan barcode atau kode batang yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. “Dengan batas wajar 50 liter per kendaraan, tapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,” jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk membeli BBM secara wajar dan bijak. Menurutnya, pengisian 50 liter per hari sudah mencukupi untuk mengisi penuh tangki kendaraan pribadi.
“(Pembatasan) 50 liter berlaku untuk kendaraan mobil, dan itu tidak berlaku untuk truk dan angkutan bus yang membutuhkan BBM lebih banyak,” ujar Bahlil. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang kurang penting, meskipun belum disebutkan kapan aturan ini akan mulai diberlakukan.
Selain pembatasan BBM, pemerintah juga melakukan refocusing belanja kementerian/lembaga untuk mengantisipasi dampak gejolak geopolitik. “Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” kata Airlangga.
Pengalihan anggaran ini akan menyasar belanja yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial. Anggaran tersebut akan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” pungkas Airlangga.
Ringkasan
Pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah tensi geopolitik global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fundamental ekonomi nasional kokoh, stok BBM aman, dan defisit APBN terkendali di bawah 3% PDB.
Sebagai respons, pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi menjadi 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi melalui aplikasi MyPertamina. Selain itu, dilakukan refocusing belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun dengan memprioritaskan belanja yang lebih produktif.