JAKARTA – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington D.C., Amerika Serikat, membuahkan serangkaian kesepakatan strategis yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari penurunan tarif perdagangan yang mempermudah ekspor, hingga komitmen investasi di sektor mineral kritis, dan kesepakatan pembelian energi senilai US$15 miliar (sekitar Rp252,94 triliun), lawatan ini menjanjikan dampak positif yang luas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan kabar gembira ini melalui unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Sabtu (21/2/2026). Beliau menekankan bahwa diplomasi langsung yang dijalankan Presiden Prabowo, di sela-sela agenda internasional Board of Peace yang padat, telah menghasilkan hasil yang nyata.
Fakta menariknya, dari lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan yang hadir, Presiden Prabowo menjadi satu-satunya pemimpin yang berkesempatan melakukan pertemuan bilateral secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ini menunjukkan betapa pentingnya Indonesia di mata Amerika Serikat.
Tarif Turun, Peluang Ekspor Semakin Lebar: 1.819 Produk Bebas Bea
Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah penurunan tarif perdagangan yang signifikan, hampir 50%, dari 32% menjadi hanya 19%. Dampaknya, sebanyak 1.819 produk unggulan Indonesia kini dapat menikmati fasilitas tarif 0%, terutama produk-produk dari sektor pertanian dan industri strategis.
Ini adalah peluang emas bagi produk-produk andalan Indonesia seperti kopi, kakao, minyak kelapa sawit, serta berbagai komponen industri untuk memperluas jangkauan pasarnya di Amerika Serikat. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekspor nasional secara keseluruhan, sekaligus membuka pintu bagi ekspansi yang lebih besar di pasar global.
Investasi Mineral Kritis: Kedaulatan Tetap Prioritas
Indonesia juga membuka diri terhadap investasi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di sektor mineral kritis. Namun, pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus sepenuhnya mematuhi regulasi nasional. Kedaulatan atas sumber daya alam Indonesia tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara jelas menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Energi US$15 Miliar: Keseimbangan Neraca Perdagangan
Di sektor energi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar US$15 miliar (sekitar Rp252,94 triliun) untuk pembelian energi dari Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional dan menyeimbangkan neraca perdagangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah upaya untuk meningkatkan ketergantungan impor, melainkan sebuah strategi untuk menata ulang sumber pasokan dari berbagai negara mitra, disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Selain itu, Pertamina juga menjajaki kerja sama teknologi dengan mitra dari Amerika Serikat untuk mengoptimalkan produksi di ladang-ladang minyak nasional.
Saham Freeport: Target Kenaikan Hingga 63%
Kesepakatan penting lainnya adalah terkait sektor pertambangan. Pemerintah menargetkan peningkatan porsi saham Indonesia di Freeport Indonesia dari 51% menjadi 63% pada tahun 2041.
Skema ini mencakup peningkatan penerimaan negara dan royalti bagi Provinsi Papua, sebagai wujud komitmen untuk memperkuat manfaat ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Di sektor minyak dan gas, komunikasi lebih lanjut terus dilakukan dengan ExxonMobil terkait perpanjangan operasi hingga tahun 2055, dengan rencana investasi tambahan sekitar US$10 miliar untuk menjaga dan meningkatkan produksi nasional.
Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh proses negosiasi, baik di sektor pertambangan maupun minyak dan gas, dilakukan dengan berlandaskan konstitusi dan mengutamakan kepentingan nasional.
Secara keseluruhan, “oleh-oleh” diplomasi Presiden Prabowo dari Washington D.C. ini bukan sekadar simbolik, melainkan sebuah paket kebijakan konkret yang menyentuh berbagai aspek penting, mulai dari perdagangan, investasi, energi, hingga kedaulatan sumber daya alam.
Dengan kombinasi penurunan tarif, peluang ekspansi pasar yang lebih luas, penguatan kepemilikan aset strategis, dan komitmen investasi di sektor energi, pemerintah berharap fondasi ekonomi nasional akan semakin kokoh di tengah dinamika global yang terus berubah.
“Pemerintah menegaskan bahwa seluruh negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas, dilakukan dengan tetap mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Teddy Indra Wijaya.
Ringkasan
Kunjungan Presiden Prabowo ke Washington D.C. menghasilkan serangkaian kesepakatan strategis, termasuk penurunan tarif perdagangan yang signifikan, investasi di sektor mineral kritis, dan pembelian energi senilai US$15 miliar. Penurunan tarif memungkinkan 1.819 produk Indonesia menikmati tarif 0%, terutama dari sektor pertanian dan industri. Pemerintah menekankan bahwa investasi di sektor mineral kritis harus mematuhi regulasi nasional dengan kedaulatan sumber daya alam sebagai prioritas.
Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan saham Indonesia di Freeport Indonesia menjadi 63% pada tahun 2041. Kesepakatan pembelian energi dari AS bertujuan menjaga ketahanan energi dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Seluruh negosiasi, termasuk perpanjangan operasi ExxonMobil, dilakukan berdasarkan konstitusi dan mengutamakan kepentingan nasional.
