Harga minyak mentah global melonjak tajam pasca-serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Fluktuasi harga kini kerap menembus angka US$ 100 per barel, melampaui jauh asumsi US$70 per barel yang digunakan dalam penyusunan anggaran negara tahun ini.
Kenaikan harga minyak ini menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Di satu sisi, penerimaan negara berpotensi meningkat, namun di sisi lain, belanja subsidi bisa membengkak dan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Christiantoko, Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi situasi ini, namun ia juga mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan berlebihan. “Dengan eskalasi yang terjadi, kita memang harus waspada, tetapi tidak perlu panik berlebihan. APBN kita memiliki fundamental yang cukup kuat untuk menahan guncangan,” jelas Christiantoko dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).
Efek Ganda Kenaikan Harga Minyak
Menurut Christiantoko, dinamika harga minyak dunia selalu menghadirkan efek ganda pada postur anggaran Indonesia. Setiap kenaikan US$1 per barel pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan meningkatkan belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun, terutama karena subsidi dan kompensasi energi.
Baca juga:
* Defisit APBN Berpotensi Melebar, Airlangga Siapkan Proposal Perppu ke Prabowo
* Yusril Tepis Isu Pemerintah Rancang Perppu di Tengah Isu Pelebaran Defisit APBN
* Strategi Prabowo Jaga Defisit APBN 3%: Efisiensi Belanja dan Digitalisasi
Namun, di sisi lain, negara juga akan mendapatkan tambahan penerimaan sekitar Rp3,5 triliun dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Artinya, setiap kenaikan ICP sebesar USD1 per barel diperhitungkan akan memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun,” terangnya.
Berkaca pada pengalaman sebelumnya, harga energi cenderung mencari titik keseimbangan baru setelah terjadi lonjakan awal. Christiantoko mencontohkan periode awal Perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022.
Selama enam bulan pertama konflik tersebut, dari Februari hingga Agustus 2022, harga minyak dunia rata-rata mencapai US$104,4 per barel, atau naik sekitar 21,66 persen dibandingkan harga sebelum perang.
Simulasi Dampak ke APBN
Menggunakan pola kenaikan yang serupa, Christiantoko membuat simulasi sederhana terhadap APBN 2026. Dalam dokumen anggaran, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$70 per barel.
Apabila konflik Iran-AS berlangsung selama enam bulan dan harga minyak dunia mengalami kenaikan sekitar 21,66 persen dari asumsi tersebut, maka harga minyak berpotensi mencapai sekitar US$85,2 per barel.
Dalam skenario ini, defisit APBN 2026 yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi meningkat menjadi Rp740,7 triliun atau 2,88 persen dari PDB.
Meskipun terjadi peningkatan, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen dari PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Namun, perlu diingat bahwa perhitungan ini dilakukan dalam kondisi ceteris paribus, atau dengan asumsi tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain,” kata Christiantoko.
Meski demikian, defisit bisa saja membengkak lebih besar. Jika harga minyak melonjak hingga rata-rata 35 persen selama enam bulan, misalnya, defisit APBN berpotensi menembus ambang batas 3 persen dari PDB.
Penghematan Belanja Bisa Ciptakan Ruang Fiskal Ratusan Triliun
Christiantoko menyarankan pemerintah untuk melakukan efisiensi pada belanja operasional kementerian dan lembaga yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Salah satu area yang potensial untuk penghematan adalah belanja barang dan jasa, yang meningkat hingga Rp141,8 triliun pada tahun 2026.
Reformasi subsidi energi juga dinilai sebagai langkah yang mendesak. Data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 menunjukkan bahwa distribusi subsidi energi masih belum tepat sasaran. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi justru menikmati porsi konsumsi energi yang lebih besar.
“Potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp44,8 triliun, ditambah subsidi BBM sebesar Rp88,7 triliun. Jika total Rp133,5 triliun ini bisa dialihkan secara tepat, APBN kita akan jauh lebih kokoh,” tegas Christiantoko.
Selain itu, pemerintah dapat memperkuat sumber pendapatan melalui hasil investasi negara, misalnya melalui badan usaha milik negara maupun lembaga pengelola investasi seperti Danantara.
Christiantoko mencontohkan skema Net Investment Returns Contribution (NIRC) yang diterapkan oleh Singapura sebagai model yang dapat diadopsi Indonesia untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan yang stabil.
Pentingnya Bangun Kepercayaan Publik untuk Jaga Stabilitas Ekonomi
Selain melakukan penghematan anggaran, Christiantoko mengingatkan pemerintah untuk senantiasa membangun kepercayaan publik. Hal ini krusial untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Menurutnya, sebagian masyarakat saat ini masih merasa bahwa pemerintah, DPR, dan lembaga peradilan belum sepenuhnya merasakan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan sikap berbagi beban secara nyata. Pemangkasan fasilitas pejabat, penegakan hukum terhadap korupsi, serta kebijakan yang tidak sewenang-wenang di lapangan akan memberikan sinyal bahwa penghematan juga dimulai dari elite negara,” pungkasnya.
Ringkasan
Lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik dapat berdampak signifikan pada APBN Indonesia. Kenaikan harga minyak, di satu sisi, meningkatkan potensi penerimaan negara, namun di sisi lain juga berpotensi memperbesar belanja subsidi energi, yang kemudian dapat mempengaruhi defisit APBN.
Simulasi menunjukkan bahwa dengan asumsi kenaikan harga minyak tertentu, defisit APBN masih dapat dijaga di bawah 3% PDB, batas aman menurut UU. Namun, pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja, terutama pada belanja operasional kementerian dan lembaga, serta mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan sikap berbagi beban juga krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi.
