Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, tidak melebihi batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Strategi utama untuk mencapai target ini adalah melalui penghematan belanja negara dan penutupan celah-celah kebocoran anggaran yang selama ini merugikan negara.
Optimisme terhadap kondisi fiskal Indonesia juga diungkapkan oleh Prabowo. Beliau memproyeksikan penguatan signifikan dalam dua hingga tiga tahun mendatang, bahkan menargetkan kondisi ideal berupa anggaran berimbang atau *balanced budget*.
“Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian akan selalu menjaga defisit kita tidak bertambah. Bahkan, cita-cita kita adalah kalau bisa tidak punya defisit,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/3). Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan pengelolaan keuangan yang cermat.
Menurut Presiden, tantangan besar yang masih menghantui adalah tingginya angka kebocoran anggaran. Masalah ini bersumber dari berbagai faktor, mulai dari inefisiensi belanja, praktik *under-invoicing* dan *under-counting*, hingga manipulasi administratif dalam pengelolaan anggaran negara.
Sebagai solusi untuk menekan kebocoran tersebut, pemerintah gencar mendorong integrasi sistem teknologi pemerintahan, yang dikenal dengan program GovTech. Program ini bertujuan untuk menyinkronkan berbagai sistem digital di seluruh kementerian dan lembaga ke dalam satu jaringan terpadu. Dengan integrasi ini, pengawasan akan diperketat dan efisiensi pengeluaran negara akan ditingkatkan secara signifikan.
Prabowo optimistis bahwa penerapan GovTech dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga 40% dari total belanja negara. “Sinkronisasi semua kementerian dan lembaga menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, berpendapat bahwa pelonggaran batas defisit APBN di atas 3% dari PDB belum diperlukan saat ini. Pemerintah lebih memilih untuk terus memantau situasi ekonomi secara seksama sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal.
“Kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan, saya kira fiskal juga masih sangat *prudent* untuk kita menaikkan defisit anggaran. Saya kira perlu kita pertimbangkan dengan hati-hati,” kata Luhut dalam forum yang sama, menekankan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengajukan proposal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang memungkinkan relaksasi aturan defisit APBN, sehingga dapat melebihi 3%.
Usulan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden,” ujar Airlangga, mengisyaratkan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Pengajuan Perppu ini merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi tekanan terhadap APBN. Dalam forum tersebut, Airlangga memaparkan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik global.
Hasil dari ketiga simulasi tersebut mengindikasikan bahwa batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit untuk dipertahankan. “Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden,” jelas Airlangga. Pernyataan ini menggambarkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB dengan fokus pada penghematan belanja negara dan penutupan celah kebocoran anggaran. Beliau optimis kondisi fiskal Indonesia akan menguat dalam 2-3 tahun ke depan, bahkan menargetkan balanced budget. Tantangan utama adalah kebocoran anggaran akibat inefisiensi belanja dan manipulasi, yang akan diatasi melalui integrasi sistem teknologi pemerintahan (GovTech).
Pemerintah mendorong penerapan GovTech untuk menyinkronkan sistem digital kementerian dan lembaga, dengan harapan dapat mengurangi kebocoran anggaran hingga 40%. Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan kehati-hatian dalam menaikkan defisit anggaran, meskipun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan proposal Perppu untuk relaksasi aturan defisit APBN guna mengantisipasi potensi tekanan ekonomi global.
