Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan perlindungan sosial atau perlinsos yang lebih tepat sasaran pada tahun mendatang. Strategi utama dalam pencapaian ini adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan.
Saifullah menyatakan bahwa penggunaan data terintegrasi ini akan menjadikan anggaran perlindungan sosial di kementeriannya lebih efisien. Ia juga mengklarifikasi bahwa total anggaran perlindungan sosial yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada Jumat (15/8) merupakan agregat dari seluruh alokasi anggaran sosial lintas kementerian dan lembaga.
Secara spesifik, anggaran perlindungan sosial yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial pada tahun 2026 akan setara dengan tahun ini. Hal ini disebabkan oleh data penerima manfaat yang diproyeksikan tidak berubah signifikan, seperti yang dijelaskan Saifullah di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).
Sementara itu, Kementerian Keuangan memaparkan bahwa keseluruhan anggaran perlindungan sosial diproyeksikan akan meningkat 8,6% secara tahunan, mencapai Rp 508,2 triliun pada tahun depan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 62% dialokasikan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar, dengan nilai mencapai Rp 315,5 triliun.
Detail lebih lanjut menunjukkan bahwa porsi terbesar dalam kelompok kebutuhan dasar adalah subsidi energi, yang menyentuh angka Rp 210,1 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menyubsidi berbagai kebutuhan energi masyarakat, termasuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram, memastikan akses yang lebih terjangkau.
Saifullah menambahkan bahwa rancangan anggaran perlindungan sosial ini telah disesuaikan secara cermat dengan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan data valid. Alokasi ini secara spesifik ditujukan untuk dinikmati oleh 40% masyarakat dengan tingkat penghasilan terendah, memastikan bantuan tepat pada sasaran yang paling membutuhkan.
“Untuk memastikan penyaluran subsidi dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, kata kunci utamanya adalah data. Selama ini, berbagai tingkat pemerintahan memiliki basis data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatan DTSEN akan menjadi fokus utama pemerintah ke depan,” tegas Saifullah, menyoroti pentingnya konsolidasi data.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial melalui optimalisasi DTSEN. Langkah ini krusial mengingat besarnya alokasi anggaran, seperti Rp 28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rp 43,8 triliun untuk program Kartu Sembako.
Selain itu, terdapat alokasi signifikan untuk subsidi BPJS Kesehatan senilai Rp 69 triliun. Subsidi ini akan menjangkau 96,8 juta jiwa masyarakat yang belum mampu membayar iuran, serta membantu 49,6 juta jiwa lainnya yang membutuhkan dukungan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani merincikan lebih lanjut bahwa selain subsidi energi yang sebesar Rp 210,1 triliun, terdapat pula subsidi non-energi seperti subsidi transportasi dan air senilai Rp 17,4 triliun. Tak ketinggalan, bantuan langsung tunai (BLT) tahun depan akan diberikan sebesar Rp 6,5 triliun kepada 1,8 juta keluarga penerima manfaat, seperti yang disampaikannya di kantornya pada Jumat (15/8).
Ringkasan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mewujudkan perlindungan sosial yang tepat sasaran pada tahun 2026. Penggunaan data terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran perlindungan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, yang diperkirakan setara dengan tahun ini karena proyeksi data penerima manfaat yang tidak berubah signifikan.
Secara keseluruhan, anggaran perlindungan sosial diproyeksikan meningkat menjadi Rp 508,2 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar seperti subsidi energi, PKH, Kartu Sembako, dan subsidi BPJS Kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial melalui optimalisasi DTSEN, memastikan bantuan tepat sasaran kepada 40% masyarakat dengan tingkat penghasilan terendah.
