Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak akan sedikit pun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebuah kabar yang menenangkan, ia menegaskan bahwa kewajiban finansial jumbo ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Badan Investasi Danantara Indonesia, bukan dari kas negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menkeu Purbaya sebelum menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Mandiri, Jakarta Selatan. Meskipun mengaku belum mengetahui secara pasti agenda rapat tersebut, ia telah menjelaskan arah kebijakan pemerintah terkait utang Whoosh. “Bukan utangnya tidak dibayar. Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (15/10), mengklarifikasi bahwa ini adalah pergeseran mekanisme, bukan pengabaian.
Lebih lanjut, Purbaya memaparkan dasar keyakinan pemerintah terhadap Danantara. Saat ini, seluruh dividen yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dialirkan ke Danantara. Dengan kekuatan finansial yang terkumpul dari dividen BUMN ini, Danantara dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menanggung pembayaran kewajiban proyek Whoosh. “Tapi ketika (wewenang) sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu,” jelasnya, menandai sebuah langkah strategis dalam pengelolaan aset negara.
Purbaya juga menekankan bahwa langkah ini bukan berarti pemerintah lepas tangan dari tanggung jawab. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk mengarahkan mekanisme pembayaran agar tidak menciptakan beban baru bagi APBN. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban, namun melalui kanal yang lebih tepat dan berkelanjutan. “Jadi, bukan tidak dibayar utangnya, dibayar. Tapi Danantara, bukan APBN kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana,” pungkasnya, menunjukkan visi jangka panjang untuk kesehatan fiskal negara.
Sebelumnya, kompleksitas penyelesaian utang Kereta Cepat ini telah menjadi sorotan. Danantara Indonesia bahkan pernah mengusulkan dua skema kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), salah satunya menyiratkan agar pemerintah turut menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Usulan ini menunjukkan bahwa upaya mencari solusi terbaik telah melalui berbagai tahapan diskusi dan pertimbangan.
Salah satu skema yang diajukan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, adalah agar infrastruktur KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, KCIC akan bertransformasi menjadi operator murni tanpa kepemilikan aset infrastruktur atau model bisnis Asset Light. Hal ini berpotensi mengubah lanskap operasional dan finansial proyek secara signifikan, sekaligus memitigasi risiko kerugian.
Di sisi lain, Dony Oskaria juga secara gamblang membenarkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAI (Persero) merupakan imbas langsung dari pembengkakan utang proyek Whoosh, sebuah persoalan krusial yang harus segera dituntaskan. Ia memastikan bahwa permasalahan finansial yang dihadapi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) vital ini telah menjadi agenda prioritas dan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Tahun 2025. “Ini akan kita selesaikan segera, nanti masuk dalam RKAP kita tahun ini,” jelas Dony, memberikan kepastian tentang komitmen penyelesaian.