Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menegaskan komitmen mereka dalam melanjutkan skema berbagi beban atau burden sharing. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mengoptimalisasi pembiayaan beragam program ekonomi kerakyatan yang menjadi pilar utama dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (2/9/2025), menjelaskan bahwa bank sentral tidak sekadar berfokus pada instrumen suku bunga untuk menjaga stabilitas likuiditas. Lebih dari itu, BI secara proaktif memperkuat kebijakan moneter ekspansifnya melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Tercatat, hingga data terbaru, BI telah mengakuisisi SBN senilai Rp200 triliun, termasuk di dalamnya alokasi untuk debt switching, sebuah langkah konkret dalam mendukung pembiayaan negara.
Kolaborasi erat antara BI dan Kementerian Keuangan, khususnya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa sebagian dari hasil pembelian SBN tersebut dapat secara langsung dialokasikan untuk inisiatif-inisiatif program prorakyat. Program-program strategis ini meliputi pembangunan perumahan rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai agenda Asta Cita lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Perry Warjiyo menegaskan bahwa melalui skema burden sharing, atau pembagian beban bunga bersama, beban pembiayaan untuk pelaksanaan program ekonomi kerakyatan dalam kerangka Asta Cita dapat ditekan secara signifikan. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan efisiensi anggaran dan memastikan keberlanjutan program-program strategis tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, skema pembiayaan bersama dengan Bank Indonesia ini terbukti mampu menghemat pendanaan, khususnya untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini secara langsung meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal untuk sektor-sektor prioritas lainnya. “Untuk Kopdes Merah Putih, dananya bisa lebih murah karena kami melakukan semacam burden sharing dengan BI,” jelas Sri Mulyani, menyoroti manfaat nyata kolaborasi ini.
Sebagai wujud komitmen nyata, pemerintah telah mengalokasikan dan menempatkan dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana ini selanjutnya akan disalurkan sebagai pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih. Proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan penambahan penempatan dana di Himbara sebesar Rp83 triliun, sehingga akumulasi total dana APBN yang disalurkan mencapai sekitar Rp99 triliun untuk mendukung program tersebut.
Meskipun skema pendanaan inovatif ini memberikan kemudahan signifikan bagi pemerintah dalam mengakselerasi program-program ekonomi kerakyatan, dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 juga secara cermat mengidentifikasi beberapa potensi risiko yang mungkin timbul dari implementasi program Koperasi Merah Putih. Hal ini menunjukkan pendekatan yang holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal.
