Shoesmart.co.id, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Hingga 16 Maret 2026, BI tercatat telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik pemerintah senilai Rp86,16 triliun.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Maret 2026, menegaskan bahwa pembelian SBN ini merupakan wujud nyata sinergi erat antara kebijakan moneter dan fiskal. Pernyataan ini disampaikannya pada Selasa, 17 Maret 2026.
“Hingga 16 Maret 2026, total pembelian SBN mencapai Rp86,16 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp46,72 triliun,” jelas Perry melalui siaran YouTube BI, yang dikutip pada Rabu, 18 Maret 2026.
Baca Juga: Investor Asing Lepas SBN Rp11,6 Triliun Pekan Kedua Maret 2026, Dipicu Kekhawatiran Pelebaran Defisit
Lebih lanjut, Perry menekankan bahwa pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan dengan mekanisme pasar yang terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus memelihara kredibilitas kebijakan moneter.
Pembelian SBN di pasar sekunder ini menjadi salah satu langkah ekspansi likuiditas rupiah yang ditempuh oleh bank sentral. Selain itu, BI juga menurunkan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia senilai Rp85,4 triliun.
Baca Juga: Investor Domestik jadi ‘Penjaga’ Pasar SBN saat Asing Ramai-Ramai Kabur
“Ekspansi likuiditas rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp831,55 triliun pada 13 Maret 2026,” imbuh Perry.
Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bank sentral aktif melakukan intervensi di pasar offshore melalui mekanisme non-delivery forward (NDF), serta di pasar domestik melalui pasar spot dan domestic NDF (DNDF).
Baca Juga: Pasar SBN Makin Dihantui Outflow Asing, Defisit APBN Jadi Batu Sandungan
Sebelumnya, BI dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan kelanjutan kebijakan debt switching, yaitu tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang, pada tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah dengan lebih baik.
Nilai debt switching yang direncanakan mencapai Rp173,4 triliun, setara dengan nilai SBN yang jatuh tempo pada tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat, 20 Februari 2026.
“Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity),” demikian pernyataan resmi BI dan Kemenkeu pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Sebagai informasi tambahan, selama tahun 2025, BI telah membeli SBN pemerintah senilai total Rp332,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp246,6 triliun dilakukan melalui skema debt switching.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah senilai Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026. Pembelian ini merupakan sinergi kebijakan moneter dan fiskal, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp46,72 triliun, yang dilakukan secara terukur dan transparan untuk menjaga stabilitas perekonomian.
Selain pembelian SBN, BI juga melakukan ekspansi likuiditas rupiah melalui penurunan instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp85,4 triliun. BI dan pemerintah juga melanjutkan kebijakan debt switching senilai Rp173,4 triliun, dan aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
