Shoesmart.co.id , BALIKPAPAN — Bank Indonesia (BI) menunjukkan dukungan penuhnya terhadap transformasi ekonomi Kalimantan Timur, provinsi yang dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Dukungan ini diwujudkan melalui strategi diversifikasi ekonomi yang ambisius, dengan menempatkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan komitmen institusinya untuk mendorong pergeseran paradigma ekonomi regional. “Fokus pengembangan dialihkan ke sektor-sektor potensial, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta sektor pariwisata,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Minggu (28/9/2025), mengindikasikan langkah nyata menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dan tangguh.
Dalam upaya konkret menggeser orientasi ekonomi yang selama ini dominan pada komoditas primer, Budi mengidentifikasi tiga sektor prioritas yang dijuluki sebagai ‘quick wins‘ atau dampak cepat. Pertama, pengembangan industri hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, yang selama ini masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Kedua, penguatan sektor primer meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui penerapan teknologi modern. Terakhir, ekspansi sektor jasa yang mencakup pariwisata dan transportasi, diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan baru.
Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang fundamental. Peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur, konstruksi gedung-gedung pemerintahan, serta rencana relokasi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan akan menciptakan ekosistem bisnis yang sangat dinamis dan memicu aktivitas ekonomi di seluruh wilayah sekitar IKN.
Lebih lanjut, BI mengimplementasikan serangkaian inisiatif konkret untuk mendukung agenda transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Melalui kebijakan moneter yang akomodatif, bank sentral berupaya mengoptimalkan penyaluran kredit perbankan, khususnya menuju sektor-sektor produktif baru yang menjadi fokus diversifikasi. Selain itu, BI Kaltim aktif menyelenggarakan Investment Forum Kaltim, sebuah platform strategis yang menjembatani proyek-proyek daerah dengan calon investor, mengatasi kendala pendanaan yang kerap menghambat pengembangan sektor-sektor baru.
Di sisi lain, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus intensif melalui program pembinaan pada sektor pangan, kerajinan, dan budaya. Budi menjelaskan bahwa pendekatan bottom-up ini sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkelanjutan dari tingkat akar rumput.
Kendati demikian, implementasi kebijakan ekonomi hijau, termasuk mekanisme dana karbon, masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Budi mengungkapkan bahwa ketiadaan penetapan batas maksimum emisi dari pemerintah pusat untuk setiap daerah menjadi hambatan serius, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memfasilitasi pasar karbon. Menurutnya, ketiadaan ‘ceiling‘ emisi regional ini mengakibatkan minimnya insentif bagi perusahaan untuk membeli kuota karbon, sehingga proses transisi menuju pembangunan berkelanjutan menjadi tersendat.
Merespons kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk tim transisi ekonomi yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tim multistakeholder ini melibatkan berbagai pihak krusial, mulai dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, pelaku usaha, hingga konsultan dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman, menunjukkan pendekatan komprehensif dalam mencari solusi.
Melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), tim tersebut berupaya merumuskan indikator kinerja (Key Performance Indicator/KPI) yang disepakati bersama. “Pendekatan partisipatif ini bertujuan membangun kepemilikan bersama di antara para pemangku kepentingan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan transformasi ekonomi Kalimantan Timur,” pungkas Budi.
