Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (19/3). Fokus utama pertemuan ini adalah penguatan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah.
Dudung menegaskan bahwa peningkatan pengawasan ini krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Ia menyoroti potensi praktik tidak sehat, seperti monopoli pemasok dan permainan harga, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi.
“Jangan sampai ada oknum yang ‘jual-jual titip’ atau memanipulasi keuntungan. Ini yang akan terus saya cek,” tegas Dudung, menunjukkan komitmennya dalam mengawal program ini.
Lebih lanjut, KSP dan BGN sepakat untuk mendorong keterlibatan pakar gizi dan tenaga profesional dalam pengelolaan dapur program makanan bergizi. Kehadiran mereka diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Program MBG, memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan.
“Mudah-mudahan ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas presiden yang harus didukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak,” ujar Dudung, menekankan pentingnya dukungan terhadap program ini.
Sebelumnya, Dudung juga telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Upaya ini sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi penyimpangan dalam implementasi program-program strategis.
Sebagai penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional, Dudung menuturkan bahwa pelibatan lebih banyak institusi negara dalam pencegahan korupsi sangat penting. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, terutama terhadap Program MBG yang dinilai rentan terhadap penyimpangan.
Dudung menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini bahkan mengungkapkan adanya indikasi awal penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dikenal juga sebagai dapur MBG.
Selain itu, Dudung menyoroti potensi masalah dalam tata kelola program, mulai dari distribusi insentif hingga kualitas makanan yang dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat. “(Celah korupsi MBG) banyak celahnya. Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik SPPG,” ungkap Dudung.
Ia juga menyoroti laporan mengenai ketidaksesuaian dalam pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada SPPG, termasuk pada unit yang sudah dihentikan operasionalnya namun masih menerima dana. “Itu juga akan saya cek. Sudah di-suspend tetapi insentif masih lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima,” pungkas Dudung, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua indikasi penyimpangan yang ada.
Baca juga:
- Pemerintah Kembali Pangkas Anggaran MBG
- Istana Jelaskan Situasi Terkini WNI Diculik Israel, 4 Orang dalam Kondisi Rawan
- Bahlil Sebut Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi meski Tren ICP Naik Terus
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bertemu untuk memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah penyimpangan. KSP menekankan pentingnya pengawasan untuk menghindari praktik tidak sehat seperti monopoli pemasok dan manipulasi harga, serta mendorong keterlibatan pakar gizi dalam pengelolaan dapur program.
KSP juga telah berkoordinasi dengan KPK dan menyoroti indikasi awal penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, disoroti pula potensi masalah dalam tata kelola program, mulai dari distribusi insentif hingga kualitas makanan, yang akan ditindaklanjuti.
