Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan serapan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menembus angka Rp 11 triliun pada bulan ini. Percepatan verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi kunci utama di balik proyeksi ambisius ini, dengan target mencapai 8.000 unit dapur operasional.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa hingga hari ini, serapan anggaran negara telah menyentuh Rp 8,2 triliun. Dadan menambahkan, percepatan validasi dapur SPPG ini diharapkan mampu memperluas jangkauan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis hingga mencapai 20 juta orang dalam bulan ini. “Kami perkirakan anggaran negara yang terserap program MBG akan berkisar antara Rp 10 triliun hingga Rp 11 triliun pada bulan ini,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8).
Meskipun proyeksi serapan bulan ini signifikan, Dadan juga menyoroti bahwa dari total anggaran efektif program MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun, serapan hingga Agustus 2025 diproyeksikan baru mencapai 15,49%. Namun, dampak ekonomi program ini jauh lebih besar dari sekadar angka serapan anggaran. Dadan menyebutkan bahwa perputaran uang di masyarakat akibat program MBG telah mendekati Rp 28 triliun. Angka ini didorong oleh kebutuhan biaya operasional setiap dapur SPPG yang mencapai antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar per bulan.
Saat ini, 5.103 unit dapur SPPG telah beroperasi. Dengan strategi percepatan verifikasi hingga 300 unit per hari, jumlah ini ditargetkan mampu menyentuh 8.000 unit dalam waktu dekat. Dadan optimistis bahwa target 20 juta penerima manfaat dapat tercapai sebelum akhir pekan ini, seiring dengan penambahan dapur SPPG yang diperkirakan akan mencapai 1.200 unit hingga Sabtu (16/8). “Para calon mitra sudah lama mendaftar menjadi SPPG dan mereka sudah membangun dapurnya, kami tinggal mempercepat verifikasinya,” jelas Dadan.
Proses verifikasi sejauh ini telah menjangkau 17.000 unit SPPG. Namun, Dadan mengakui bahwa tidak semua dari 17.000 calon mitra tersebut telah menyelesaikan pembangunan dapurnya. Kendati demikian, Dadan dengan tegas membantah adanya klaim SPPG fiktif. Ia menjelaskan bahwa seluruh mitra didampingi oleh 14.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah lolos pendidikan hingga gelombang ketiga. “Bukan dapur SPPG fiktif, tapi ada calon mitra SPPG yang sudah memesan tempat dan belum ada pembangunan dapur,” tegasnya, mengklarifikasi situasi di lapangan.
Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah menekankan bahwa pemerintah akan memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrem untuk menjadi pekerja di dapur Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Inisiatif ini merupakan bagian integral dari program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pada paruh kedua tahun ini.