Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75% pada Oktober 2025, sebuah keputusan yang menuai beragam pandangan dari para pelaku pasar dan ekonom. Meskipun BI menahan laju, sebagian bankir dan pengamat masih melihat celah bagi bank sentral untuk melakukan pelonggaran moneter lanjutan, dengan potensi penurunan hingga 25 basis poin (bps) sebelum tahun berakhir.
Optimisme terhadap potensi penurunan suku bunga datang dari Frengky Rosadrian Perangin Angin, Retail Funding Division Head BTN. Ia memperkirakan otoritas moneter masih akan menurunkan BI Rate sebesar 25 bps hingga akhir tahun 2025. Penurunan ini akan melanjutkan tren pelonggaran yang telah membuat BI Rate anjlok sebesar 150 bps sejak September 2024, mencapai 4,75% – level terendah sejak tahun 2022. Frengky menjelaskan, dampak kebijakan penurunan BI Rate memang tidak serta-merta terasa pada pertumbuhan ekonomi, melainkan membutuhkan waktu untuk termanifestasi sepenuhnya. Oleh karena itu, langkah tersebut dipercaya akan menjadi katalis pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tidak hanya untuk tahun 2025 tetapi juga berlanjut hingga 2026. Hal ini sejalan dengan topik diskusi seputar kebutuhan kemudahan akses kredit.
Namun, perspektif yang lebih hati-hati diungkapkan oleh M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ia berpendapat bahwa ruang bagi pelonggaran suku bunga ke depan semakin terbatas, meskipun Bank Indonesia menahan BI Rate pada Oktober 2025 dan membuka peluang penurunan di akhir tahun. Rizal menekankan pentingnya bagi BI untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat: antara mendukung upaya pertumbuhan ekonomi domestik dan menjaga kredibilitas stabilitas nilai tukar rupiah. Menjelang akhir tahun, tekanan eksternal terhadap mata uang Garuda ini cenderung meningkat, dipicu oleh arus keluar modal serta peningkatan kebutuhan impor. Rizal menambahkan, menipisnya perbedaan tingkat suku bunga riil atau real rate differential dengan The Fed AS membuat manuver pelonggaran tambahan, jika ada, kemungkinan hanya terbatas pada 25 basis poin, dan selebihnya BI akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Dalam pandangan Rizal, stabilitas makroekonomi bukan sekadar prasyarat, melainkan sebuah fondasi esensial bagi keberlanjutan pertumbuhan. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa meskipun penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berhasil memperkuat likuiditas perbankan, aliran likuiditas tersebut belum sepenuhnya merambah ke sektor riil. Peningkatan pertumbuhan kredit, menurutnya, masih cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan segmen konsumtif. Ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank belum optimal dalam menjangkau lapisan produktif ekonomi rakyat, menghambat potensi pertumbuhan yang lebih inklusif.
Untuk itu, Rizal menyarankan agar efektivitas kebijakan moneter dapat dioptimalkan melalui strategi directed lending. Pendekatan ini harus berorientasi pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perekonomian, seperti sektor pertanian, industri manufaktur menengah, dan berbagai proyek padat karya yang secara langsung mendukung agenda pertumbuhan inklusif. Selain itu, langkah ini perlu diimbangi dengan penyesuaian penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memberikan stimulus tambahan pada daya beli dan aktivitas ekonomi riil.
