Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini masih dalam tahap mengevaluasi efektivitas program diskon tarif listrik bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah belum dapat memastikan apakah stimulus penting ini akan kembali digulirkan pada kuartal III dan IV 2025. Keputusan ini akan sangat bergantung pada hasil pemantauan mendalam terhadap dampak yang telah diberikan.
Menurut Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Riznaldi Akbar, diskon tarif listrik tersebut hanya diberikan pada kuartal I 2025. “Kuartal II tidak ada karena kami masih monitoring efektivitasnya. Diskon listrik itu besar, paket stimulusnya itu besar,” terang Riznaldi di sela International Battery Summit di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Lebih lanjut, Riznaldi menjelaskan bahwa pemerintah masih dalam proses pembayaran kompensasi atas diskon tarif listrik yang telah diberikan pada kuartal pertama kepada PT PLN (Persero). Proses pembayaran inilah yang menjadi fokus utama dalam evaluasi menyeluruh oleh Kemenkeu untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
Meskipun demikian, ada secercah harapan. Riznaldi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan kembali mempertimbangkan pemberian diskon tarif listrik, khususnya menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dapat menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan. “Itu (pemberian diskon tarif listrik pada Natal dan tahun baru) masih dalam proses pembahasan. Setiap rupiah yang kami keluarkan harus efektif,” tegasnya, menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengeluaran anggaran.
Di sisi lain, terdapat kabar baik terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Riznaldi mengungkapkan adanya kemungkinan besar bahwa program BSU akan dilanjutkan pada kuartal III dan IV 2025. Penilaian ini didasarkan pada penyaluran BSU yang dinilai berjalan sangat efektif pada kuartal II 2025. “BSU kelihatannya lanjut karena kita lihat efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,” ujarnya optimistis.
Sebagai konteks, pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang sedianya mulai berlaku pada Juni–Juli 2025. Keputusan ini menunjukkan prioritas dan fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada pernyataannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025), menyampaikan bahwa alasan utama pembatalan subsidi listrik tersebut adalah keterbatasan waktu dalam proses penganggaran. Hal ini tidak memungkinkan program tersebut untuk dikejar pelaksanaannya di pertengahan tahun, menunjukkan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dan administrasi.
Sebagai alternatif strategis, anggaran untuk subsidi listrik dialihkan sepenuhnya ke program BSU. Keputusan ini diambil karena BSU dinilai lebih siap, baik dari sisi data penerima maupun mekanisme pelaksanaannya. Ini menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan mendesak dan efisiensi program.
Sri Mulyani menambahkan, pada tahap awal perancangan, program BSU sempat menimbulkan pertanyaan terkait akurasi sasaran penerima. Hal ini berkaca pada pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, di mana data penerima perlu diperbaiki terlebih dahulu. Namun, perbaikan data dan persiapan matang telah membuat program BSU kini menjadi pilihan yang lebih andal untuk penyaluran stimulus ekonomi.
Ringkasan
Kementerian Keuangan masih mengevaluasi efektivitas diskon tarif listrik yang telah diberikan pada kuartal I 2025, sehingga belum dipastikan apakah program ini akan dilanjutkan pada kuartal III dan IV. Pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) atas diskon tersebut masih berlangsung dan menjadi fokus utama evaluasi. Namun, pemerintah mempertimbangkan kembali pemberian diskon tarif listrik menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai bagian dari stimulus ekonomi.
Sementara itu, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kemungkinan besar akan dilanjutkan pada kuartal III dan IV 2025 karena dinilai efektif dalam pelaksanaannya pada kuartal II 2025. Sebelumnya, rencana subsidi listrik dibatalkan karena keterbatasan waktu penganggaran dan anggarannya dialihkan ke program BSU yang dinilai lebih siap dan akurat dalam penyaluran stimulus.
