Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
Shoesmart.co.id SOLO – Kementerian Keuangan berencana menarik kembali dana yang tidak terserap jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mencapai target operasionalnya hingga akhir tahun ini. Kebijakan ini tentu mendorong berbagai pihak untuk mempercepat implementasi program, namun ada seruan penting untuk menjaga kualitas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya menghindari pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terburu-buru dan asal-asalan. Menurutnya, tidak menjadi masalah jika dana yang tidak terserap akhirnya ditarik oleh Kementerian Keuangan.
“Daripada terburu-buru dan asal-asalan, saya kira jika terpaksa belum terserap, tidak ada masalah diambil oleh Menteri Keuangan,” ujar Aria Bima, saat ditemui di SPPG Laweyan Kota Barat, Solo, pada Jumat (17/10/2025). Ia menekankan bahwa pembangunan SPPG dengan berbagai standarisasinya bukanlah pekerjaan mudah, terutama dalam menjamin keamanan pangan untuk 3.000 porsi setiap harinya. Kualitas harus menjadi prioritas utama dalam program Makan Bergizi Gratis ini.
Aria Bima melanjutkan, sebagai program baru, jika penyerapan anggaran terhambat karena kendala infrastruktur seperti pembangunan dapur, hal itu sangat dapat dimaklumi. “Tidak cukup waktu dua bulan untuk menyiapkan bangunan fisik dengan standar yang memadai,” tegasnya, menggambarkan kompleksitas persiapan infrastruktur SPPG yang membutuhkan waktu dan perencanaan matang.
Meski mengakui kemungkinan tidak tercapainya target di tahun pertama, Aria Bima tetap optimis bahwa penyerapan anggaran akan maksimal di tahun berikutnya. Ia melihat persiapan infrastruktur SPPG di berbagai wilayah, termasuk Solo, sudah berjalan. “Ke depannya, saya yakin anggaran lebih dari 325 triliun rupiah akan terserap, karena infrastruktur, termasuk di Solo, semua sudah menyiapkan diri,” jelasnya dengan keyakinan.
Saat ini, tercatat ada 18 SPPG yang sedang dalam tahap persiapan dan 17 SPPG lainnya telah beroperasi. Aria Bima mengakui bahwa 18 SPPG yang sedang disiapkan ini tidak akan langsung mampu menyerap target anggaran hingga Desember. Namun, ia menegaskan bahwa SPPG yang sudah mengantongi izin operasi akan tetap bisa berjalan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Penarikan dana oleh Kementerian Keuangan bukanlah ancaman, melainkan bagian dari realokasi. “Jumlah dapur yang ada dapat menjadi indikator berapa anggaran yang akan terserap. Jika belum terserap, dana tersebut dapat dialihkan sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk tahun depan,” terangnya, menekankan fleksibilitas pengelolaan anggaran MBG.
Menyoroti maraknya kasus keracunan makanan yang sempat terjadi, Aria Bima menekankan bahwa isu keamanan pangan dapat diatasi secara efektif melalui kolaborasi erat dengan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa percepatan program Makan Bergizi Gratis tidak boleh mengabaikan aspek fundamental keamanan pangan.
“Insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan tindakan korektif,” ujarnya. Ia menggarisbawahi bahwa tidak hanya Badan Gizi Nasional, tetapi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemerintah daerah juga memiliki peran krusial dalam pelaksanaan program. Menurutnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus terlibat aktif dalam pengawasan higienitas. “Insiden keracunan harus dianggap sebagai kecelakaan yang harus segera dibenahi agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegasnya, menyerukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyediaan makanan.
Saat ini, Aria Bima berpendapat bahwa belum ada urgensi untuk membangun posko khusus guna mengatasi keracunan massal di berbagai daerah. Langkah paling utama yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan peran pemerintah daerah. “Libatkan dulu secara maksimal pemerintah daerah,” sarannya. “Jika nanti setelah memaksimalkan peran ASN (Aparatur Sipil Negara) masih dirasa belum cukup, barulah posko darurat dapat dipertimbangkan,” pungkasnya, menunjukkan pendekatan bertahap dalam penanganan masalah.
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Aria Bima, menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terburu-buru diimplementasikan demi mengejar target penyerapan anggaran. Ia berpendapat bahwa penarikan dana oleh Kementerian Keuangan jika program belum mencapai target operasional tidak menjadi masalah, asalkan kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama.
Aria Bima menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan higienitas dan keamanan pangan, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan. Ia yakin bahwa infrastruktur untuk program MBG, termasuk di Solo, sedang disiapkan dan penyerapan anggaran akan maksimal di tahun berikutnya. Ia juga menekankan bahwa dana yang tidak terserap dapat dialihkan sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk tahun depan.
