Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan lonjakan anggaran yang sangat signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini diperkirakan akan membengkak hampir lima kali lipat tahun depan, dari alokasi efektif tahun ini senilai Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun. Peningkatan drastis ini dipicu oleh proyeksi kenaikan jumlah penerima manfaat yang melonjak tajam hingga mencapai 82,9 juta orang pada awal tahun 2026, menandai ekspansi besar program gizi nasional.
Dadan menjelaskan bahwa meskipun anggaran MBG untuk tahun ini telah disetujui sebesar Rp 171 triliun, penyerapan dana negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp 121 triliun. Hal ini disebabkan oleh jumlah penerima manfaat yang masih terbatas pada awal tahun ini. “Awalnya penerima manfaat program MBG tahun ini hanya 300.000 orang. Awal tahun depan kami akan full speed dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang,” kata Dadan di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (15/8), menegaskan komitmen untuk implementasi penuh program tersebut.
Lonjakan anggaran tersebut, menurut Dadan, sepenuhnya didorong oleh kesiapan program MBG untuk berjalan penuh mulai tahun depan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak berencana menambah frekuensi pemberian makan dari yang saat ini hanya satu kali sehari. Ini menunjukkan fokus pada perluasan cakupan yang lebih masif daripada peningkatan porsi atau frekuensi.
Dalam upaya mendukung ekspansi ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengakselerasi proses verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan sebelumnya menargetkan verifikasi dapat rampung hingga akhir bulan ini guna mencapai target pengoperasian 8.000 SPPG untuk makan bergizi gratis pada bulan yang sama. Percepatan ini krusial untuk memastikan infrastruktur pendukung siap melayani jutaan penerima manfaat.
Hingga Selasa (12/8), Dadan mencatat telah ada 5.103 SPPG yang beroperasi. Ia mengungkapkan bahwa percepatan verifikasi yang dilakukan selama dua pekan terakhir telah berhasil menambah sekitar 300 unit dapur SPPG setiap hari. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dari awal Juli 2025 yang masih kurang dari 2.000 unit SPPG. Selain itu, BGN juga menargetkan pemangkasan waktu distribusi makanan dari SPPG ke sekolah, yang saat ini memakan waktu sekitar 4 jam, demi efisiensi dan kesegaran makanan.
Terkait isu yang beredar, Dadan dengan tegas membantah adanya SPPG fiktif di lapangan. BGN mencatat total 17.000 unit SPPG telah melalui proses verifikasi. Dadan menjelaskan bahwa meskipun ada calon mitra yang sudah memesan tempat, belum semua dari mereka telah memulai pembangunan dapur. Ia menegaskan bahwa setiap mitra telah didampingi oleh 14.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah lolos pendidikan dasar, memastikan akuntabilitas dan bimbingan di lapangan. “Bukan dapur SPPG fiktif, tapi ada calon mitra SPPG yang sudah memesan tempat dan belum ada pembangunan dapur,” jelasnya, memberikan klarifikasi menyeluruh.
