Jakarta, IDN Times – Lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang fantastis menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, memicu perdebatan serius mengenai kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengelola dan menyerap dana sebesar itu. Angka ini mencolok, terutama jika dibandingkan dengan realisasi serapan anggaran MBG hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp13 triliun, atau sekitar 18,3 persen dari total pagu Rp71 triliun. Artinya, pagu anggaran MBG tahun depan melonjak hingga 371,83 persen, sebuah kenaikan signifikan yang menuntut penjelasan komprehensif.
Menanggapi sorotan ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa lonjakan anggaran MBG akan dikaji secara menyeluruh. Ia memaparkan bahwa meskipun akselerasi serapan dana pada tahun berjalan terus diupayakan, peningkatan alokasi untuk tahun 2026 tetap vital. “Evaluasi akan dilakukan, tidak hanya untuk MBG, tapi juga untuk seluruh anggaran kementerian dan lembaga,” jelas Astera di Kemenkeu, Jumat (3/10/2025). Ia menambahkan, alasan utama di balik proyeksi anggaran yang lebih besar ini adalah perluasan cakupan dan target penerima program, yang secara otomatis membutuhkan dukungan finansial yang lebih besar.
Astera lebih lanjut memerinci bahwa peningkatan target dan kebutuhan anggaran program MBG pada tahun 2026 tak terlepas dari rencana ekspansi cakupan penerima manfaat yang ambisius. Jumlah sekolah dan siswa yang akan terlibat dalam program ini diproyeksikan akan meningkat secara signifikan. “Kalau tahun ini sekolah penerimanya 100, tahun depan bisa naik jadi 400. Otomatis, kebutuhan dananya juga ikut bertambah,” ujarnya. Ini menegaskan bahwa penambahan anggaran bukan semata untuk memperbesar alokasi bagi Badan Gizi Nasional, melainkan respons atas perluasan skala program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.
Selain itu, keyakinan akan penyerapan anggaran MBG yang lebih optimal pada tahun 2026 turut disampaikan. Optimisme ini didasari pada peningkatan kapasitas BGN dan instansi terkait, baik dari aspek administratif maupun operasional, yang akan semakin matang. “Tahun depan, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan di lapangan, kita sudah lebih berpengalaman. Jadi saya yakin proses pencairan anggaran juga akan berjalan lebih cepat dan efisien,” kata Astera, mengindikasikan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya akan menjadi kunci kelancaran implementasi di masa mendatang.
Merujuk pada Buku Nota Keuangan II, arah kebijakan dan strategi program Makan Bergizi Gratis dalam menghadapi berbagai tantangan akan difokuskan pada sejumlah pilar penting. Ini mencakup penguatan kelembagaan dan tata kelola, percepatan pembangunan sarana dan prasarana dapur umum, serta percepatan pencairan anggaran MBG melalui simplifikasi prosedur dan verifikasi virtual account. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana meningkatkan pelatihan SDM di SPPPG, menguatkan logistik dan distribusi—melalui jejaring pasok pangan, distribusi berbasis jadwal/wilayah, serta aplikasi pemantauan—dan mendorong komunikasi serta partisipasi publik yang lebih luas. Kemitraan, termasuk kerja sama lintas sektor, juga menjadi komponen krusial untuk mendukung keberlanjutan program MBG.
Di balik ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan makanan bergizi gratis bagi jutaan masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang membutuhkan strategi matang dan kerja sama lintas sektor. Pemerataan distribusi manfaat MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi ganjalan utama, terutama akibat keterbatasan infrastruktur. Dalam upaya mengatasi ini, penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, UMKM, dan masyarakat dinilai sangat krusial, tidak hanya untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk turut menggerakkan perekonomian daerah. Program MBG juga dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja lokal dan memperluas lapangan kerja. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada peningkatan keahlian sumber daya manusia pendukung, khususnya dalam pengelolaan dapur, logistik, serta penyusunan menu bergizi.
Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi fondasi agar anggaran besar yang digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis ini tepat guna dan berkelanjutan. MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang fundamental untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas, menjadikannya tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.