Shoesmart.co.id JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah membuka kembali blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total efisiensi sebesar Rp306,7 triliun yang sebelumnya diterapkan. Efisiensi ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025, dengan sasaran belanja pemerintah pusat hingga transfer ke daerah. Sebagian dari anggaran yang diblokir tersebut secara bertahap dibuka kembali sepanjang tahun 2025 guna mendukung kebutuhan belanja pemerintah yang esensial.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026), menegaskan bahwa pembukaan blokir anggaran ini vital. “Yang dibuka kembali adalah sekitar Rp206,4 triliun dari Rp306,7 triliun tersebut supaya operasional dasar bisa tetap berlangsung, supaya belanja bantuan sosial bisa tetap berjalan,” ujar Suahasil, menyoroti prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas layanan publik dan bantuan sosial.
Meski demikian, Suahasil mengakui adanya peningkatan kebutuhan belanja pemerintah, yang direspons dengan penyaluran anggaran belanja tambahan (ABT). Realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun hingga akhir Desember 2025, sedikit di bawah target APBN sebesar Rp2.701,4 triliun. Dengan perhitungan tersebut, hasil efisiensi riil yang sesuai dengan Inpres No.1/2025 disimpulkan sebesar Rp100 triliun.
“Jadi kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kami memiliki efisiensi anggaran di awal tahun,” jelas mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu. Ia menambahkan, pihaknya juga melakukan pergeseran anggaran secara fleksibel guna memastikan seluruh program prioritas pemerintah tetap terpenuhi, menunjukkan adaptasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Dari postur belanja negara, alokasi untuk kementerian/lembaga (K/L) mendominasi, menunjukkan realisasi yang signifikan dan bahkan melampaui target. Hingga 31 Desember 2025, belanja K/L mencapai 129,3% dari target APBN yang ditetapkan, menandakan aktivitas belanja yang kuat di sektor ini.
Secara rinci, belanja K/L dalam lingkup belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.500,4 triliun, melampaui target APBN yang ditetapkan Rp1.160,1 triliun, atau mencapai 129,3%. Di sisi lain, belanja non-K/L hanya mencapai Rp1.102 triliun, setara dengan 71,5% dari alokasi Undang-Undang APBN, menunjukkan perbedaan pola penyerapan anggaran antar-kategori.
Suahasil lebih lanjut memaparkan adanya lonjakan belanja yang signifikan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja K/L hingga akhir November 2025 yang baru mencapai Rp1.110,7 triliun, terdapat peningkatan sekitar Rp389 triliun lebih pada belanja K/L di penghujung tahun tersebut, merefleksikan percepatan proyek dan program.
“Peningkatan ini disebabkan oleh belanja tambahan serta pergeseran anggaran,” jelas Suahasil. Ia merinci, pergeseran anggaran dilakukan untuk menyesuaikan prioritas, termasuk pemindahan dana dari belanja non-K/L—seperti cadangan bencana—menjadi belanja K/L saat terjadi peristiwa tak terduga, menunjukkan fleksibilitas dalam respons kebutuhan mendesak.
Dinamika belanja dan penerimaan pemerintah sepanjang tahun 2025, menurut Suahasil, dipengaruhi oleh beragam faktor. Ini termasuk efisiensi belanja senilai Rp306 triliun berdasarkan Inpres No.1/2025 pada Januari, pengalihan PNBP dari dividen BUMN ke Danantara pada Februari, serta penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di antara beberapa kebijakan dan kondisi eksternal lainnya.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah secara proaktif mengucurkan stimulus ekonomi di setiap kuartal guna menjaga momentum pertumbuhan. Dari APBN, stimulus kuartal I mencapai Rp33 triliun, diikuti Rp24,4 triliun di kuartal II, Rp15,6 triliun di kuartal III, dan Rp37,4 triliun di kuartal IV, dengan total dampak yang signifikan terhadap perekonomian.
Selain itu, bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir tahun juga mendorong penambahan belanja K/L terkait, menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kondisi darurat. Secara kumulatif, total belanja negara hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun. Angka ini, menurut Suahasil, diyakini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal IV tahun 2025, mendorong optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional.
Ringkasan
Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total efisiensi Rp306,7 triliun, yang diterapkan berdasarkan Instruksi Presiden No.1/2025. Pembukaan blokir ini bertujuan menjaga operasional dasar pemerintah dan penyaluran belanja bantuan sosial. Meski demikian, efisiensi riil yang dicapai adalah Rp100 triliun, dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun hingga akhir tahun 2025.
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat melampaui target, mencapai Rp1.500,4 triliun atau 129,3%, dengan lonjakan signifikan di akhir tahun. Peningkatan belanja ini didorong oleh adanya belanja tambahan dan pergeseran anggaran untuk program prioritas, termasuk respons terhadap bencana alam dan stimulus ekonomi yang dikucurkan secara berkala. Total belanja negara hingga akhir 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, yang diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal IV tahun 2025.
