Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Penegasan ini kembali disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam wawancara dengan Bloomberg pada Kamis (2/4), Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan dampak dari kenaikan harga minyak global. Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai langkah fiskal, termasuk melakukan efisiensi anggaran kementerian sebesar 10% dan menerapkan pajak ekspor baru untuk komoditas batu bara.
“Jika kita mencabut subsidi, inflasi akan melonjak, dan biaya modal juga akan meningkat,” ungkap Purbaya, seraya menekankan potensi risiko kenaikan harga BBM terhadap stabilitas sosial yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memilih untuk mengambil langkah pencegahan agar kondisi tersebut tidak terjadi.
Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM ini telah diumumkan sejak Rabu (1/4). Sebelumnya, Purbaya juga menyatakan bahwa untuk sementara waktu, kebijakan ini akan ditanggung oleh Pertamina. Namun, pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun.
Baca juga:
* Purbaya Bakal Tambah Anggaran Subsidi BBM hingga Rp 100 T
* Purbaya Klaim APBN Masih Aman, Ada Uang Cadangan SAL Rp 420 Triliun
“Akan ada lebih banyak demonstrasi di jalanan, yang secara signifikan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah kebijakan yang sangat berisiko,” lanjutnya.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga meyakinkan bahwa defisit APBN tahun ini akan tetap terkendali di bawah batas aman yang ditetapkan Undang-Undang. Defisit APBN diperkirakan berada di kisaran 2,9% terhadap PDB, meskipun asumsi harga minyak rata-rata naik menjadi US$ 100 per barel dan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Dalam wawancara sebelumnya, Purbaya juga menyoroti kekuatan APBN yang didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun, yang dapat digunakan sebagai dana darurat jika diperlukan. Hampir separuh dari dana tersebut, sekitar Rp 200 triliun, saat ini ditempatkan di bank-bank BUMN untuk memperkuat likuiditas mereka.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena penghematan dilakukan pada pengeluaran yang dianggap kurang produktif, seperti pertemuan di hotel dan perjalanan dinas yang terlalu sering.
Purbaya optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% pada kuartal pertama dan tetap berada di jalur untuk mencapai pertumbuhan 6% pada tahun ini. Target ini tergolong ambisius, mengingat Indonesia belum pernah mencapai angka tersebut dalam satu dekade terakhir. Terakhir kali ekonomi Indonesia tumbuh 6% adalah pada tahun 2012 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang didorong oleh lonjakan harga komoditas.
Ringkasan
Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak dunia bergejolak akibat konflik internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN masih kuat untuk menahan dampak kenaikan harga minyak global dengan melakukan efisiensi anggaran dan menerapkan pajak ekspor baru untuk batu bara.
Keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mencegah lonjakan inflasi dan biaya modal yang dapat timbul jika subsidi BBM dicabut. Pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran subsidi BBM hingga Rp 100 triliun dan yakin defisit APBN tetap terkendali, didukung oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun.
