JAKARTA, Shoesmart.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan serangkaian langkah strategis untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia. Delapan rencana aksi utama telah disiapkan, mulai dari peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15% hingga penguatan transparansi dan tata kelola perusahaan.
Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, mengungkapkan bahwa inisiatif percepatan reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Dengan reformasi ini, pasar modal diharapkan menjadi lebih “investable” di mata investor.
Delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu: kebijakan baru terkait free float, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas antar lembaga.
Kiki, sapaan akrab Friderica, menjelaskan bahwa rencana aksi pertama adalah menaikkan batas minimum free float emiten secara bertahap, dari 7,5% menjadi 15%.
Free Float Minimal 15% Berlaku untuk IPO Baru, Emiten Lama Dapat Masa Transisi
“Perusahaan yang baru melakukan Initial Public Offering (IPO) akan langsung dikenakan ketentuan 15%. Sementara itu, emiten lama akan diberikan masa transisi,” jelas Kiki dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).
Kenaikan free float ini, lanjut Kiki, bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan di Indonesia dengan standar global, dan akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Klaster kedua berfokus pada transparansi, terutama transparansi terkait ultimate beneficial owner (UBO). OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham.
“Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional,” tegasnya.
Klaster ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK meminta Self-Regulatory Organization (SRO) untuk memperkuat data kepemilikan agar lebih granular dan reliabel, dengan klasifikasi subtipe investor yang mengacu pada praktik global.
Ada Aturan Free Float, UBO, hingga Demutualisasi, Ini Paket Reformasi Pasar Modal OJK
Klaster tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi, termasuk demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan.
Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan.
Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.
Untuk klaster sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya.
Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, dan pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.
Kenaikan Minimal Free Float 15% Tak Instan, OJK Janji Bertahap
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan delapan rencana aksi strategis untuk mereformasi pasar modal Indonesia. Fokus utama adalah peningkatan batas minimum free float emiten menjadi 15%, peningkatan transparansi, penguatan tata kelola, serta penegakan hukum. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia.
Kenaikan free float menjadi 15% akan berlaku langsung untuk IPO baru, sementara emiten lama akan diberikan masa transisi. OJK juga akan mendorong transparansi ultimate beneficial owner (UBO), memperkuat data kepemilikan saham, dan meningkatkan tata kelola melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia serta penegakan sanksi yang lebih kuat. Sinergi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lain juga menjadi kunci reformasi ini.
