Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurahman, menyatakan keyakinan kuat bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM di Indonesia dapat ditekan hingga di bawah 4% pada akhir tahun ini. Proyeksi optimis ini didasari oleh tren penurunan NPL kredit UMKM yang patut dicatat, dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025.
Meskipun data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menunjukkan bahwa NPL kredit UMKM mengalami tren kenaikan, dimulai dari 4,03% pada Januari 2025, penurunan di paruh kedua tahun ini memberikan angin segar. Menurut Maman, perbaikan ini utamanya ditunjang oleh peningkatan pengawasan yang lebih mendalam terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Pengawasan penyaluran KUR kami perdalam hingga ke tingkat provinsi, sebuah langkah yang sebelumnya belum pernah dilakukan secara intensif. Pendekatan ini memastikan distribusi KUR tidak hanya fokus pada kuantitas, melainkan juga kualitas,” tegas Maman kepada Katadata.co.id, Selasa (9/9). Dengan fokus ganda ini, diharapkan risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir secara signifikan.
Sebagai langkah lanjutan, Maman telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan KUR pada tahun ini. Komitmen ini tercermin dari target penurunan NPL KUR itu sendiri, dari 3% pada akhir tahun lalu menjadi sekitar 2% pada tahun ini. Ia menambahkan, “Kami bertekad untuk terus menekan angka NPL kredit UMKM. Tren penurunan yang telah terlihat pada Juni 2025 akan kami jaga dan pertahankan hingga akhir tahun ini.”
Sebelumnya, Maman juga gencar mendorong pihak perbankan untuk membentuk tim pendampingan UMKM. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem UMKM dan secara proaktif menekan potensi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sejak awal penyaluran KUR. Tim ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas portofolio kredit.
Keberhasilan pendekatan ini telah terbukti, sebagaimana dicontohkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang berhasil menjaga NPL sektor UMKM mereka di angka sekitar 0,86% pada Agustus 2024. Maman menjelaskan bahwa PNM melakukan investasi sebagian dari keuntungannya untuk membiayai operasional tim pendamping tersebut. “Ada margin keuntungan dalam proses penyaluran kredit di industri keuangan ini. Mengapa tidak dialokasikan 1% hingga 1,5% dari margin kredit sebagai biaya operasional tim pendamping di bank-bank penyalur KUR?” ujarnya di kantornya, Jumat (25/4), menyuarakan harapannya agar bank lain mengikuti jejak PNM.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan bahwa tim pendamping ini akan membekali para penerima KUR dengan keahlian esensial, seperti pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Kehadiran tim pendamping di bank-bank penyalur KUR dinilai sangat krusial untuk menekan angka NPL di masa mendatang.
Maman juga memberikan perspektif mengenai toleransi NPL, di mana penyaluran KUR masih dianggap aman jika NPL sektor UMKM berada di bawah 5%. Meski demikian, ia mengakui bahwa NPL sektor UMKM berada di atas 4% selama 10 dari 12 bulan sepanjang tahun lalu, dengan puncaknya mencapai 4,27% pada Mei 2024. “Kami masih bisa memahami mengapa NPL di sektor UMKM berada di atas 4% dalam beberapa periode, namun kami tetap berkomitmen penuh untuk melakukan upaya maksimal dalam menekan angka NPL tersebut,” pungkasnya.